Pemkab Gunungkidul saat ini tengah melakukan jajak pendapat terkait program asuransi yang ditawarkan pihak rekanan bagi ribuan PNS di Pemkab Gunungkidul. Jajak pendapat asuransi bagi PNS itu tertuang dalam surat surat edaran Sekretariat Daerah Gunungkidul yang dilayangkan untuk 26 SKPD termasuk UPT Dinas Pendidikan untuk kejelasan minat tidaknya mengikuti program asuransi. Surat edaran jajak pendapat peminat asuransi ini bukanlah kali pertama dilayangkan oleh Sekda. Sebelumnya, surat yang sama pernah dilayangkan oleh Sekda dan tak kunjung mendapat jawaban hingga dinilai perlu untuk dikeluarkan surat permintaan pengiriman hasil inventarisasi asuransi jiwa PNS. Surat itu dikirim untuk mengetahui jawaban masing-masing PNS atas program asuransi massal melalui PT.AJ Adisarana Wanaartha tersebut.
Dalam isi surat edaran Sekda kedua tertanggal 1 Agustus 2008 yang ditandatangani langsung oleh Sekda Bambang Hariyanto, terdapat 12 kecamatan dan 14 SKPD termasuk 22 UPT Diknas baik tingkat SD, SMP, SMA dan SMK di Gunungkidul untuk segera memberikan kejelasan peminat asuransi. Surat bernomor 582/1197 dengan satu lembar daftar lampiran SKPD/Intansi menegaskan surat kedua menindaklanjuti surat edaran pertama bernomor 585/0669 tertanggal 6 Mei 2008 tentang pengalihan program asuransi jiwa bagi PNS.
Secara tegas isi surat itu menyebut SKPD yang belum melaporkan hasil inventarisasi data PNS yang mengambilalih program asuransi dan PNS yang tidak bersedia mengambilalih program asuransi jiwa untuk segera menyampaikan hasilnya. Uniknya, surat edaran ini juga ditujukan bagi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gunungkidul, Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD), Inspektorat Daerah (dulu Bawasda) Kabupaten Gunungkidul dan kepada Bupati Gunungkidul sebagai tembusan.
Surat orang nomor tiga di Pemkab Gunungkidul ini juga memberlakukan deadline selambat-lambatnya tanggal 16 Agustus 2008 sebagai hari terakhir pelaporan tanggapan. Hanya saja, sampai batas waktu yang ditetapkan, tak ada respon positif dari para PNS. Hal ini terbukti dari banyaknya sekolah yang mengaku tidak tertarik dengan program asuransi jiwa.
”Sepertinya asuransi ini bukan paksaan meski secara umum saya belum mengetahui maksud program asuransi yang ditawarkan detailnya seperti apa. Tapi saya kurang tertarik,” kata seorang guru SMA Negeri di Wonosari.
Perlu dipertegas
Kabar program penawaran asuransi jiwa PNS mendapat respon kalangan anggota dewan. Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul, Imam Taufik, menegaskan perlu dilakukannya sosialisasi secara terbuka tentang progran tersebut. Imam kuatir bentuk program asuransi PNS diyakini kapasitasnya bersifat pribadi dan bukan institusi maupun paksaan. “Penawaran itu perlu ditegaskan, jangan sampai PNS ikut program tersebut lantaran terpaksa dan takut untuk menolak tawaran,” kata Taufik.
Kekuatiran politisi dari PKS ini nampaknya wajar karena pada tahun 2003 lalu, program asuransi yang dibiayai keuangan daerah menjadi salah satu temuan BPK yang dinilai sebagai penyimpangan. BPK menilai, anggaran asuransi bagi PNS dan perangkat desa yang dibiayai dengan APBD sangat tidak dibenarkan dari sisi peraturan.
Mon Sep 01, 2008 2:52 pm
