PENCAIRAN ADD LEBIH AWAL ; Tunjangan Terlambat, Perdes Resah

21/04/2008 08:23:53 WONOSARI - Belum cairnya Tunjangan Penghasilan Aparat pemerintah Desa (TPAPD) bagi perangkat desa, banyak dipertanyakan sejumlah kalangan. Selain para perangkat desa sendiri yang sangat menunggu, juga kalangan anggota DPRD juga mendesak agar tunjangan bagi perangkat desa pada triwulan I segera dicairkan. ”Kalangan perangkat desa sudah banyak yang menanyakan kapan cairnya TPAPD triwulan pertama, karena ingin menikmati kenaikan tunjangan mulai tahun ini,” kata Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Gunungkidul Warta SIP kepada KR kemarin. Bahkan lewat SMS Line di kantor Inkom Gunungkidul pertanyaaan tentang cairnya TPAPD juga cukup banyak. Satu diantaranya dari Waljiyanto salah satu perangkat Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, yang memberikan informasi dengan belum cairnya tunjangan bagi perangkat desa membuat para perangkat resah dan sangat menunggu. Saat ini para pamong desa menghadapi berbagai kebutuhan baik pendidikan bagi anak-anaknya, maupun untuk kegiatan sosial. Kabag Pemerintahan Desa Gunungkidul Sarjono SSos yang dikonfirmasi secara terpisah menyatakan, mengakui bahwa TPAPD 2008 untuk triwulan I baru dalam proses, namun kini dananya sudah ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) dan akan segera dikirim ke BPD Cabang Wonosari untuk segera dicairkan. ”Aparat perangkat desa perlu sabar karena dalam bulan ini tunjangan pasti cair,” kata Sarjono. Keterlambatan pencairan TPAPD bukan kesengajaan, namun karena APBD 2008 baru diketok akhir Februari dan masih ada revisi dari Gubernur sehingga pencairan dana apapun termasuk tunjangan perdes juga mundur. Sesuai dengan APBD 2008 TPAPD 2008 mengalami kenaikan. Di antaranya untuk Kepala Desa sebesar Rp 500 ribu/bulan, Sekdes Rp 450 ribu/bulan, Kabag dan Kaur Rp 425 ribu/bulan, dukuh Rp 400 ribu/bulan dan staf desa Rp 375 ribu/bulan. Pencairan ADD Wakil Ketua Fraksi PDIP Warta juga mengusulkan agar instansi terkait juga segera memproses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 2008 lebih awal. Pengalaman pada 2007 lalu, dimana pencairan ADD kebanyakan diujung tahun anggaran, dikhawatirkan akan tidak sesuai dengan sasaran. Jika ADD dicairkan lebih awal, pemerintah desa akan lebih matang dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan yang didanai dari ADD tersebut. Hal senada juga disampaikan Ketua Paguyuban Perangkat Desa Gunungkidul Semar, Suparno yang ditemui secara terpisah, bahwa pihaknya juga sudah menyampaikan usulan ke Bagian Pemdes agar pencairan ADD lebih awal. Disamping itu karena SDM di setiap desa tidak sama, maka diperlukan pendampingan baik dari kabupatan dan kecamatan dalam pengelolaan ADD tersebut. (Awa)-n Dari pengalaman yang ada, banyak desa karena keterbatasan SDM, maka pengelolaan dan pelaksanaan ADD tidak sesuai dengan rencana. ”Kami berharap pendampingan tetap ada, sehingga desa akan mengelola dana lebih baik,” kata Suparno.