Melihat pencapaian indeks pembangunan
manusia (IPM) Jawa Barat, indeks pendidikan (IP) menjadi salah satu
elemen dengan pencapaian yang cukup tinggi. Indeks pendidikan 80,61% di
tahun 2006, dengan dua indikator angka melek huruf (AMH) 95,12% per
tahun dan angka rata-rata lama sekolah (RLS) 7,74% per tahun.
Ini artinya 95,12% penduduk Jawa
Barat sudah melek huruf latin, sementara rata-rata lama sekolah
penduduk Jawa Barat baru mencapai 7,74% per tahun atau setara dengan
SMP kelas 1.
Untuk terus
menggenjot IP tentunya masih menemui berbagai kendala. Belum optimalnya
masyarakat dalam berpartisipasi di bidang pendidikan, keterbatasan
anggaran, kerusakan prasarana, dan sarana pendidikan, khususnya
pendidikan dasar serta masalah ekonomi masyarakat menjadi sejumlah
kendala di antara seabrek kendala lainnya.
"Belum
optimalnya partisipasi masyarakat menjadi masalah yang serius, sehingga
Gubernur Jawa Barat, Danny Setiawan, ke depan akan merancang pendidikan
murah berkualitas. Karena memandang kendala yang terjadi dalam mencapai
indeks pendidikan sebagai indikator komposit, itu adalah masalah
partisipasi masyarakat," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Barat, Dr. H. Dadang Dally.
Persoalan-persoalan
tersebut, menurut Kadisdik semakin mengkristal, sehingga Gubernur Jawa
Barat ke depannya akan merancang kebijakan untuk pendidikan murah dan
berkualitas. Dengan kebijakan pendidikan murah dan berkualitas itu,
sasarannya adalah membuka akses bagi masyarakat untuk menikmati layanan
pendidikan.
Ketika angka
partisipasi ini meningkat, diharapkan akan berpengaruh terhadap sarana
dan prasarana sekolah. Selanjutnya, hal ini akan berpengaruh pula
terhadap peningkatan IPM. Dengan tingginya partisipasi masyarakat dan
melihat kemajuan peningkatan setiap tahun, target IPM Jabar di 2010
sebesar 80% dengan perhitungan indeks pendidikan 85,50% akan tercapai.
Banyak
terobosan yang dilakukan untuk itu, seperti program keaksaraan dan
menjadikan Dewan Masjid Indonesia (DMI) sebagai mitra. "Masjid kita
jadikan tempat pembelajaran keaksaraan," kata Kadisdik.
Diakuinya,
baik mengenai melek huruf maupun lama sekolah, keduanya sulit untuk
digenjot. Namun, dengan kemauan dan tekad yang kuat, Jabar ingin segera
menyelesaikan persoalan itu. Kesulitannya, tentu saja dari anggaran.
Jika anggarannya mencakup banyak target yang terkait dengan RLS dan AMH
tentu tidak harus tahun 2010 mendatang. Akan tetapi, dapat dicapai
lebih cepat.
Di perkotaan
angka melek hurufnya sudah tinggi, sementara di daerah pantai utara
(pantura) masih rendah. Karena di perkotaan umumnya tingkat ekonominya
memadai, didukung budaya yang bagus sehingga pendidikan sudah menjadi
prioritas. "Ekonomi sebetulnya sangat berpengaruh. Jadi, upaya dinas
untuk mengatasi masalah tersebut, kita harus membuat rencana yang cukup
memadai," katanya. Sejumlah program Disdik Jabar untuk meningkatkan
pendidikan pada tahun 2008 di antaranya, peningkatan pelayanan
pendidikan anak usia dini (PAUD), akselerasi wajar dikdas 9 tahun fase
akhir, grand design pendidikan murah berkualitas, pendanaan role
sharing, rintisan pendidikan 12 tahun dan three partied.
Di
mata pemerhati pendidikan yang juga salah satu staf pengajar di
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Iik Nurul
Faik, pencapaian IP Jawa Barat di angka 80,61% bukanlah sebuah
pencapaian yang prestatif atau luar biasa. Jika dibandingkan dengan
daerah lain, pencapaian IPM Jawa Barat termasuk dalam kelas menengah.
"Harus
dituntaskan dulu wajar dikdas 9 tahun, di samping juga mengoptimalkan
jalur nonformal atau kesetaraan yang masih harus digenjot," katanya.
Menurut
Iik, pencapaian IP Jawa Barat tersebut bukan berarti tanpa masalah. Di
samping aksesibilitas pendidikan serta keterbatasan ekonomi masyarakat
yang masih menjadi kendala, belum adanya kebijakan pemerintah provinsi
Jawa Barat tentang jalur pendidikan di pesantren membuat pencapaian IP
ini masih harus dipertanyakan.
"Bagaimana
dengan prestasi jalur pesantren? Sampai sekarang jalur ini masih belum
dikalkulasikan dalam penghitungan IP dan pendidikan baru fokus pada
pendidikan formal serta pendidikan nonformal, yakni pendidikan
kesetaraan. Di luar itu luput," ujarnya.
Padahal
jika dilihat, hampir 30% warga Jawa Barat belajar dan menimba ilmu di
pesantren. Artinya, pencapaian IP di Jawa Barat pada kenyataannya bisa
jauh lebih rendah dari pencapaian yang sudah ada, karena jalur
pesantren masih belum dikalkulasikan dalam perhitungan.
"Jadi,
harus ada kebijakan lain yang diambil untuk mengalkulasikan masyarakat
pesantren. Walaupun, secara nasional tidak ada aturannya, tetapi
sebaiknya Jawa Barat mengambil kebijakan tentang ini. Seperti apa
mekanismenya atau ada kebijakan di mana pesantren dijadikan basis
pendidikan kesetaraan. Selama ini belum sepenuhnya pesantren tersentuh
program kesetaraan," ungkapnya.
Kebijakan
yang diambil selama ini, menurut Iik hanya bersifat sporadis dan tidak
berdasarkan data yang akurat. Padahal, untuk meningkatkan angka melek
huruf atau mengoptimalkan program kesetaraan pemerintah harus bergerak
sampai ke desa-desa.
"Bentuk
tim pokja buta huruf atau akselerasi keaksaraan di desa-desa, sehingga
kebijakan yang dikeluarkan betul-betul menyentuh, tentunya dengan data
yang akurat," katanya.
Dengan
keadaan seperti ini, Iik pun berpendapat bahwa target pencapaian IPM
Jawa Barat hingga angka 80% di tahun 2010 tidak akan tercapai.
Meskipun, kecenderungannya akan terus meningkat setiap tahunnya.
"Kalau
saya bilang tidak usah terjebak dengan target 80%. IPM kan hanya
gambaran dari kinerja pembangunan. Kalaupun target 80% tidak tercapai,
kinerja pembangunan masih dianggap meningkat karena angkanya cenderung
naik setiap tahunnya," tuturnya.(Akim Garis/Nuryani/"PR") ***
Sumber : Pikiran Rakyat
Fri Jul 11, 2008 2:21 pm
