Pertemuan forum bersama aparat intern pemerintahan. (Foto : Dedy EW) WONOSARI (KRjogja.com) - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki anggaran besar atau gemuk, sehingga sering terlambat menyampaikan laporan keuangan. Selain faktor banyaknya anggaran, sumber daya manusianya juga kurang maksimal dalam bidang perencanaan. Demikian mencuat dalam pertemuan Forum Bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Propinsi DIY di Bangsal Sewakapraja Wonosari, Selasa (21/2).
Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala BPKP DIY Condro Imantoro, Kepala Inspektorat Propinsi DIY Haryono, Kepala Inspektorat Gunungkidul drg H Widodo MM dan perwakilan inspektorat se DIY.
“Beberapa hal yang menyebabkan laporan keuangan daerah masih memperoleh Wajar Dengan Pengecualian, disebabkan lemahnya sistem pengendalian intern, ketidaksesuaian terhadap standar akuntansi pemerintahan dan ketidaktaatan terhadap peraturan Perundang-Undangan,” Ujar Kepala BPKP DIY Condro Imantoro.
Basuki Raharjo dari BPKP DIY di sela-sela acara menuturkan, untuk mempercepat laporan keuangan, seharusnya ketika ada pengeluaran langsung dibuatkan semacam laporan atau bukti jika ada uang yang keluar. Sehingga tidak serta merta ketika akan dilakukan audit baru serentak dibuatkan laporan.
Jika pembuatan laporan keuangan mendadak atau dilakukan sekali tentu kurang bukti pengeluaran. “Karena itu perencanaan pengeluaran tiap SKPD hendaknya dilakukan secara lebih baik,” imbuhnya seraya menambahkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga perlu mencermati laporan keuangan khususnya BOS yang sebelumnya diberikan langsung ke sekolah, namun pada 2011 melalui pemerintah daerah. (Ded)
Sumber