GUNUNGKIDUL – Dugaan kuat sejumlah pejabat pemkab sempat menerima hasil markup pengadaan tanah kas desa kepek Saptosari membuat kalangan anggoat dewan angkat bicara. Dewan menilai Bupati Gunungkidul mleset dalam menempatkan sesorang dalam jabatan penting.
Pernyataan itu tegas diungkapkan Ir Ibnu Santoso anggota dewan dari Fraksi Kesatuan Umat DPRD Gunungkidul menempatkan jabatannya. Menurut Ibnu, mekanisme screening yang kerab didengungkan Bupati dinilai hanya sekedar pemanis belaka. "Dugaan sejumlah pejabat menrima setoran ini patut disayangkan. Secara pribadi saya kecewa,” kata Ibnu dihubungi wartawan kemarin.
Selanjutnya, Ibnu Santoso mengaku kuatir dugaan praktek ndum-nduman yang dilakukan segelintir pejabat pemkab ini bakal diintervensi dalam proses hukumnya. Lebih lanjut Ibnu menyisnyalir tim penanggulangan korupsi tingkat kabupaten yang dibentuk beberapa waktu lalu membunktikan belum bekerja secara baik. “Saya memandang penting dari kasus ini sistem memimpin saudara bupati perlu diubah dengan pengawasan yang ketat, karena ini termasuk kecolongan," tambah Ibnu.
Senada dengan pernyataan tersebut, ketua DPRD Gunungkidul Ratno Piuntoyo mengaku belum mengagendakan untuk memanggil beberpapa pejabat yang diduga teribat dalam kasus masrkup pengadaan tanah kas desa, Desa Kepek, Kec Saptosari senilai Rp340 juta tersebut. "Ini menjadi bukti kuat sikap remesik yang ada di eksekutif ternyata sebaliknya," ketus Ratno.
Masalah itu, menurut Ratno tidak bisa didiamkan. Pihaknya dalam waktu dekat ini akan koordinasi dengan komisi A guna klarifikasi dengan oknum pejabat tersebut. Sehingga ada kejelasan.Selain mengagendakan untuk melakukan pemanggilan, Ratno Pintoyo meminta Inspektorat Daerah segera bersikap membongkar kebenaran kabara sejumlah PNS bertugas itu.
Sun Apr 06, 2008 11:18 pm
