Partai-Partai Pembolos di DPR (2004-2007)

Oleh:

Endrawanch
Latar Belakang



Melanjutkan tulisan saya mengenai
sikap anggota DPR yang korupsi waktu yang ditunjukkan dengan tingkat
kehadiran yang rendah dikala sidang dan rapat di Senayan, kali ini saya
akan memaparkan hasil analisis data statistik yang saya kumpulkan dari
situs Risalah Rapur DPR RI [silahkan buka]. Selain itu, tulisan ini juga menambahkan daftar ‘politisi busuk’ di Senayan (artikel sebelumnya : Taufiq Kiemas, Seorang Politisi Busuk?).

Artikel ini bukan untuk
menyudutkan partai, tapi semata-mata digunakan untuk merefleksi janji
dan slogan-slogan yang disampaikan para wakil rakyat ini ketika
berkampanye. Dan tentunya, menjelang tahun 2009, kita tidak mau salah
pilih, baik partai maupun individu. Memang kita tidak bisa langsung
menyalahkan partai karena ketidakhadiran anggota partainya di rapur
atau sidang.

Namun, sudah seyogyanya sebuah
partai besar (anggota > 2%) di negeri ini memiliki mekanisme partai
dalam ‘menertibkan’ anggotanya yang keluar dari visi-misi partai
sebagai kendaraan politik untuk memperjuang nasib rakyat. Saudara
anggota dewan yang terhormat, anda dipilih bukan di lotere. Itulah
ungkapan keprihatinan seorang seniman, Iwan Fals, menyikapi malasnya
wakil rakyat yang tiap bulan mengantongi 40-an juta. Yang tidak bisa
diterima adalah mereka malas hadir, dengan berbagai alasan : mendengar
konstituen, kunjungan ini dan itu, pertemuan pejabat penting, ini dan
itu.

Padahal kita tahu bahwa, jadwal
rapat dan sidang di DPR tidaklah tiap hari dalam setahun. Mereka juga
memiliki waktu reses (istrahat) sidang yang jauh lebih panjang
dibanding seorang seorang tukang pos yang tiap hari mengantarkan surat.

Landasan kritikan dari ketidakhadiran anggota dewan ini adalah Kode Etik Dewan pasal [lihat sumber] 6 (Bab IV) mengenai Ketentuan dalam Rapat DPR RI yakni:
1.Anggota harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya.
2.Ketidakhadiran Anggota secara fisik sebanyak tiga kali
berturut-turut dalam rapat sejenis, tanpa ijin dari Pimpinan Fraksi,
merupakan suatu pelanggaran kode etik.

Sumber: Klik Di sini

ora gur pembolos..
anggotane tukang turu barang..

hehehe......ya itulah fenomena di dpr

tukang turu we dibayar, enak tenan to kang...:ngikik

bobok ah...

wow, fulus jalan terus....

gimana ini di sini ada anggota dpr nya ga?

PHAK AJA TUH..!!!

betul gan eka, suruh cari kerjaan lain aja...

lanjut....

Dalam hal pembolos memang banyak sekali dan memang berulang. Maka dari itu perlu diganti yang membolos itu atau tidak perlu ada. Karena nanti hanya menggaji buta dan pada bolos saja.