Sisa dana rekonstruksi perumahan yang bersumber dari dana bantuan Pemprov DIY menjadi pembahasan menarik dalam rapat gabungan fraksi dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Gunungkidul, di ruang sidang utama DPRD Gunungkidul, siang kemarin.
Dewan menilai, sisa anggaran senilai Rp1,8 miliar tersebut segera dijabarkan oleh tim dalam APBD perubahan tahun 2008, sehingga sisa dana dapat segera digunakan untuk berbagai alokasikan penunjang kegiatan yang lain.
“Kami meminta agar sisa dana itu bisa segera dijabarkan sehingga bukan masuk silpa, namun untuk mengintensifkan berbagai kegiatan yang ada,” kata Bambang Eko Prabowo, mewakili Fraksi PDIP kepada tim anggaran eksekutif yang dipimpin Sekda Joko Sasono. Menurut Bambang, dana tersebut sangat disayangkan jika hanya dimasukkan sebagai silpa karena jika sisa dana tersebut dimanfaatkan, artinya dana dari pemprov sangat bermanfaat secara riil.
Ketua Fraksi PDIP, Supriyanto Hermanto juga meminta agar TAPD segera menambah dana cadangan untuk alokasi droping air ke berbagai wilayah yang mengalami kekeringan. “Ini karena kepastian kapan hujan turun sangat sulit diprediksi. Sementara sejumlah daerah sudah mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih khususnya di Kecamatan Rongkop,” kata Supriyo Hermanto.
Senada dengan FPDIP, Fraksi Golkar juga menulai sisa dana Rp1,8 miliar tersebut bisa dijabarkan melalui infrastruktur hingga ke pedesaan. FPG juga mendesak agar TAPD bisa mengupayakan agar intensif GTT/PTT dan tunjangan tambahan bagi perangkat desa bisa dicairkan sebelum Lebaran.
Sementara, Imam Taufik dari Fraksi Kesatuan Umat meminta agar pemerintah menanggung sepenuhnya anggaran pengobatan bagi warga miskin. Menurut Taufik, anggaran kesehatan bagi warga miskin senilai Rp250 juta di triwulan pertama sudah habis. “Jadi kebutuhan itu harus bisa dibackup dengan anggaran tak terduga senilai Rp6 miliar. Itu harus sebisa mungkin segera diupayakan karena menyangkut kebutuhan warga miskin,” tandas Taufik.
Terkait dengan persiapan Pemkab Gunungkidul dalam menghadapi arus mudik Lebaran, FPDIP meminta agar pemerintah segera melakukan koordinasi, khususnya melakukan perbaikan sebagian aspal di Terminal Wonosari yang mengalami kerusakan.
“Pemkab sebenarnya bisa menggunakan dana tak terduga untuk memperbaiki aspal di Terminal Wonosari. Ini sifatnya darurat khususnya untuk menghadapi arus mudik Lebaran. Bupati harus segera mengeluarkan dana tak terduga untuk perbaikan terminal,” tandas Bambang Eko Prabowo.