Nyaleg harus bayar jutaan

PDIP paling kaya,
Kas parpol di Gunungkidul saat Pemilu
Sejumlah parpol saat ini sudah mempersiapkan dana untuk menghadapi Pemilu 2009. Di Kabupaten Gunungkidul tercatat PDIP memiliki jumlah dana yang paling besar dibandingkan partai lainnya. Ratno Pintoyo, Ketua DPC PDIP Gunungkidul menyatakan saat ini PDIP sudah memiliki Rp750 juta untuk

kepentingan pemilu kedepan. Dana tersebut merupakan kas partai, iuran caleg, sumbangan partisipan parpol dan potongan gaji dari anggotanya yang menjabat sebagai anggota DPRD Gunungkidul atau ketentuan pendapatan partai yang sah.
“Saat ini secara riil segitu. Khusus untuk kepentingan kampanye mendatang Rp750 juta masih akan bertambah lagi karena memang kebutuhannya besar. Kampanye kan bukan hanya 21 hari tapi berlangsung lama,” kata Ratno.
Lebih lanjut Ratno menjelaskan khusus untuk potongan anggotanya di DPRD setiap bulan terkumpul Rp11 juta. “Itu riil setiap bulan kami terima dari 11 anggota dewan dari kursi PDIP,” jelas PDIP. Ratno tidak menampik untuk caleg masing-masing daerah pemilihan dikenakan iuran partai senilai Rp75 juta, nomor urut dua Rp50 juta dan ketiga Rp35 juta.
Hal yang sama juga dikatakan Slamet selaku Ketua DPD Partai Golkar Gunungkidul memastikan saat ini Partai Golkar memiliki dana Rp500 juta untuk persiapan kampanye. “Ya segitulah meski Rp500 juta angka itu belum final,” kata Slamet.
Imam Taufik dari PKS juga memastikan partainya saat ini memiliki dana Rp500 juta untuk operasional partai guna meraih kemenangan pada pemilu 2009 . Secara rinci, Taufik menjelaskan dana itu termasuk dari gaji dua anggota di DPRD, yang disetor Rp2 juta untuk tiap orang ke partai. “Tiap bulan terkumpul Rp4 juta ke partai dari dua kursi yang diraih. Itu sudah menjadi aturan partai kami,” terang Taufik.
Lebih lanjut dia menjelaskan khusus untuk caleg nomor satu di PKS di masing-masing daerah pemilihan dikenakan iuran senilai Rp20 juta meskipun secara teknis selanjutnya apabila tidak jadi terpilih uang tersebut akan menjadi tanggungjawab PKS untuk mengembalikan kapada caleg. “Untuk atribut bendera kampanye seperti kaos dan sebagainya sudah difasilitasi partai bukan caleg,” jelasnya.
Agus Amin selaku Dewan Tanfid PKB mengaku saat ini dana yang dimiliki PKB Gunungkidul mencapai Rp400 juta untuk menghadapi pemilu. “Ya mencapai Rp400 juta. Tapi apa menyebutkan nominal ini etis mas?,” kata Amin nampak ragu.
Lain halnya dengan PAN Gunungkidul meskipun secara riil baru ada dana Rp120 juta namun sudah dapat dipastikan kekayaan PAN akan bertambah. “Untuk perencanaan kampanye dan pemilu kebutuhan mencapai Rp300 juta dan pasti itu bisa kami dapatkan karena iuran-iuran belum masuk. Tapi sudah pasti,” kata Arif Setiadi anggota PAN.
Arif menjelaskan untuk iuran caleg maksimal Rp5 juta dan minimal Rp3 juta, belum lagi ditambah potongan anggota DPRD dari PAN sekitar Rp10 juta per bulan masuk partai.
Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Budi Rahono mengaku kekayaan partainya mencapai Rp200 juta untuk operasional memperebutkan kursi dalam pemilu 2009 nanti.
Sementara itu untuk dua partai baru yang sempat beredar kabar memiliki dana yang besar seperti Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Gerindra mengaku tidak memiliki dana untuk maju merebut kursi pemilu 2009 mendatang.

wah kalau begitu setelah terpilih nanti boro2 mikirin rakyatnya
mikirin cara ngembalikan modalnya dulu baru rakyatnya
semoga tidak terjadi di G.kidul .
karena jabatan adalah amanah jadi harus bisa dipergunakan sebaik baiknya untuk
kesejahteraan rakyatnya.

wasalam,

jadi aggota DPRD gajinya berapa ya
yen sumbut mengko tak golek modal

tidak bisa dipungkiri lagi kalau pemilu membutuhkan dana yang tidak sedikit. tp mau bgmn lagi, untuk mewujudkan suatu keingina pasti ada suatu pengorbanan, entah secara materi mauoun non materi. kalau dilihat dari topik ini, bisa memunculkan berbagai macam penafsiran yang diambil berdasarkan pengalaman2 yang pernah ada dan yang pernah terjadi.
Biasanya orang akan berpikir negatif terlebih dahulu, bagaimana cara memulangkan modal yang telah dikeluarkan untuk pemilu. Bila ada oknum caleg yang seperti itu, bukan tidak mungkin proses demokrasi di negara kita pada umumnya dan kab.GK pada khusunya akan jalan di tempat.

yaaaa..........
bagaimana lgi ini realita di masyarakat